idul-fitri-1442-h
Marhaban Ya Ramadhan
Melayani-Tanpa-Pungli-dan-Gratifikasi
Pelatihan E-Pengadaan Langsung Aplikasi Bela Pengadaan Serta Rekonsiliasi Pejabat Pengadaan Di Lingkungan Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti
Forum Group Discution (FGD) Terkait kontrak Pengadaan Barang Jasa dan Surat Edaran (SE) Menteri PUPR No. 22 Tahun 2020 Terkait Persyaratan dan Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa
Bimbingan Teknis Perencanaan Pengadaan Dalam Rangka Antisipasi Resiko Hukum Dan Audit
Bimbingan Teknis Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Desa Dan Steakholder Lainnya
Sosialisasi-Permen-PUPR-No.-07-Tahun-2019
Raih 17 Standar LPSE
Penutupan Diklat dan Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah April Tahun 2019
Diklat dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tahun 2019
Konsolidasi-Pengadaan-Barang-Jasa-BPBJ
Black List
Daftar Hitam - Black List
Sosialisi Aplikasi SPSE v.4.3
Bagian Layanan Pengadaan Meranti -BLP Meranti - Penghargaan National Procurement Award 2018
Sosialisasi Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
Kaji-Banding-Ke-Kab-Badung-2
Bimbingan Teknis Bagi Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan (PPHP) Provisional Hand Over (PHO) FHO
Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Aparatur Penyelenggara Pengadaan Barang Jasa
Pelatihan Peningkatan Kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) Bagi Pejabat Pengadaan Pengelolaan Barang Jasa
Pelatihan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Manajemen Kelompok Kerja Pengadaan 2a
Bimbingan Teknis Memahami Spesifikasi, Harga Perkiraan Sendiri dan Kerugian Negara
previous arrow
next arrow

Bimbingan Teknis Bagi Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan (PPHP) Provisional Hand Over (PHO)/FHO

Bertempat di Lantai III Ballroom Hotel Grand Meranti, Selasa (8/5/18), Asisten III Sekdakab Meranti H. T. Akhrial membuka acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Bagi Panitia Penerima Hasil Pekerjaan bagi KPA, PPK, PPTK dan Tim PPHP dilingkungan Pemkab Meranti, kegiatan dalam rangka meningkatkan profesionalitas ASN khususnya Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dalam hal penerimaan hasil pekerjaan.

Turut hadir dalam acara itu, Narasumber Ir. Riad Horem yang malang melintang di LKPP, Kepala Dinas Kesehatan dr. Irwan Suwandi, KPA, PPK, PPTK dan Tim PPHP, dan lainnya.

Dalam pemaparannya, Asisten III Sekdakab Meranti H. T. Akhrial menegaskan, dalam menjalankan tugasnya PPHP harus lebih berhati hati dan dibutuhkan pemahaman khususnya masalah dokumen kontrak dan spesifikasi barang/jasa yang akan diadakan. Hal ini menurutnya perlu menjadi perhatian jika tidak ingin PPHP yang bersangkutan berhadapan dengan hukum.

“Hendaknya PPHP dapat bekerja dengan profesional dan memahami masalah kontrak dan bestek barang yang akan diadakan, jika tidak ingin tersangkut masalah hukum,” ujarnya.

Didasari itulah, Pemkab Meranti menggelar Bimbingan Teknis PPHP, agar dapat melaksanakan pekerjaan secara benar.

“Karena kita tidak ingin itu terjadi, oleh karena itu perlu dilakukan Bimtek ini,” jelasnya lagi.

Ia juga mengingatkan, PPHP untuk tidak mudah menerima hasil pekerjaan dengan alasan apapun, apalagi tidka sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam dokumen kontrak.

“Jika tidak sesuai dengan Bestek jangan diterima baik atas alasan membantu teman atau apapun, jangan sampai yerjebak dalam hal yang tidak seharusnya terjadi, kalau tidak sesuai ditolak saja,” tegasnya.

Prinsip yang kedua yang harus diperhatikan PPHP adalah bekerja dengan hati-hati dan teliti. Dicontohkannya dalam pengadaan alat kesehatan yang acap kali bermasalah.

“Meskipun barang yang diadakan sudah masuk dalam E-Katalog namun tetap harus hati-hati, ini sering terjadi dalam pengadaan alat kesehatan,” ungkapnya.

Terakhir H. T. Akhrial berpesan kepada seluruh peserta untuk mengikuti Bimtek tersebut dengan serius agar apa yang didapat bermanfaat dalam menjalankan tugas di instansi masing-masing.

Sementara itu, Nara Sumber Ir. Riad Horem, dalam pemaparannya, menekankan 3 hal yang perlu menjadi fokus PPHP sebelum menerima hasil pengadaan, yakni terpenuhi kualitas, terkendalinya biaya dan terpenuhinya waktu.

“Fungsi kontrol terakhir berada di PPHP, dalam membantu PA dan KPA apakah pengadaan barang sudah sesuai atau tidak,” ujarnya.

Dan PPHP hanya bertugas mengecek spesifkasi, waktu dan biaya saja tidak sampai mengecek prosesnya karena hal itu cukup dilakukan oleh Konsultan, Peneliti Kontrak, PPTK yang ada dilapangan.

Selain membahas hal diatas, dalam Bimtek tersebut juga diulas berbagai hal termasuk masalah perubahan kontrak yang dibenarkan dengan syarat memenuhi beberapa kondisi diluar kesengajaan atau keinginan pribadi sesua Perpres No. 87.

Sekedar informasi, kegiatan yang digelar oleh Bagian Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti itu berlangsung selama dua hari yakni tanggal 8-9 Mei 2018.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *