idul-fitri-1442-h
Marhaban Ya Ramadhan
Melayani-Tanpa-Pungli-dan-Gratifikasi
Pelatihan E-Pengadaan Langsung Aplikasi Bela Pengadaan Serta Rekonsiliasi Pejabat Pengadaan Di Lingkungan Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti
Forum Group Discution (FGD) Terkait kontrak Pengadaan Barang Jasa dan Surat Edaran (SE) Menteri PUPR No. 22 Tahun 2020 Terkait Persyaratan dan Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa
Bimbingan Teknis Perencanaan Pengadaan Dalam Rangka Antisipasi Resiko Hukum Dan Audit
Bimbingan Teknis Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Desa Dan Steakholder Lainnya
Sosialisasi-Permen-PUPR-No.-07-Tahun-2019
Raih 17 Standar LPSE
Penutupan Diklat dan Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah April Tahun 2019
Diklat dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tahun 2019
Konsolidasi-Pengadaan-Barang-Jasa-BPBJ
Black List
Daftar Hitam - Black List
Sosialisi Aplikasi SPSE v.4.3
Bagian Layanan Pengadaan Meranti -BLP Meranti - Penghargaan National Procurement Award 2018
Sosialisasi Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
Kaji-Banding-Ke-Kab-Badung-2
Bimbingan Teknis Bagi Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan (PPHP) Provisional Hand Over (PHO) FHO
Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Aparatur Penyelenggara Pengadaan Barang Jasa
Pelatihan Peningkatan Kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) Bagi Pejabat Pengadaan Pengelolaan Barang Jasa
Pelatihan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Manajemen Kelompok Kerja Pengadaan 2a
Bimbingan Teknis Memahami Spesifikasi, Harga Perkiraan Sendiri dan Kerugian Negara
previous arrow
next arrow

Bimbingan Teknis Daftar Hitam (Black List)

Bagian Pengadaan Barang/Jasa (BPBJ) menggelar Bimbingan Teknis Daftar Hitam (Blacklist) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Senin (4/3/2019).

Kegiatan yang dipusatkan di Ballroom lantai 2 Grand Meranti Hotel, Jalan Kartini Selatpanjang selama dua hari yang di ikuti seluruh Camat dan PPTK berserta tamu undangan. Kegiatan secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kepulauan Meranti, Yulian Norwis.

Acara diawali dengan laporan kegiatan oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa (BPBJ) Kabupaten Kepulauan Meranti Janefi Meza A.MP menjelaskan, Bagi perusahaan peserta pengadaan/individu peserta pengadaan wajib waspada, jika sudah ditetapkan sebagai pemenang dalam sebuah lelang, rekanan jangan pernah bermain-main dalam melaksanakan pekerjaan proyek Pemerintahan.

Apalagi bila Rekanan nakal tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana ketentuan kontrak, alih-alih dapat untung bisa-bisa malah mendapatkan sanksi masuk dalam Daftar Hitam dengan sanksi yang akan diterima berupa tidak diperkenankan mengikuti kegiatan yang dibiayai dari anggaran Pemerintah di seluruh Indonesia selama 2 tahun.

Mengacu pada Peraturan LKPP No 17 tahun 2018 bahwa rekanan harus serius melaksanakan kegiatan pekerjaan yang menggunakan anggaran Pemerintah. “Kali ini harus lebih teliti, karena jika kedapatan bermasalah perusahaannya bakal di Blacklist dan masuk dalam sistem.

Menurutnya, tahun 2019 ini sanksi yang diberikan terlebih kuat. Gunanya agar timbulnya efek jera kepada para rekanan,“Ini bagus, karena dulu rekanan yang perusahaannya masuk daftar hitam terlihat biasa saja, dengan sistem ini maka perusahaan akan bekerja serius,” tegasnya.

Dalam pidato sambutan pembukanya, Sekda menjelaskan bahwa daftar Hitam pada umumnya merupakan sesuatu yang menjadi momok bagi para penyedia yang biasa mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah baik ketika menjadi peserta pemilihan ataupun ketika perjanjian sudah berlangsung.

Daftar Hitam secara prinsip adalah daftar yang dibuat oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Negara(KL/DI) yang memuat identitas Penyedia Barang/Jasa (Penyedia) yang dikenakan sanksi oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa pada KUD/I dan/ atau yang dikenakan sanksi oleh Negara/Lembaga Pemberi Pinjaman/Hibah pada kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah/Institusi

“Apabila Penyedia dimasukan ke dalam Daftar Hitam, maka yang bersangkutan tidak dapat mengikut proses pengadaan barang dan jasa pemerintah pada KUDI selama 1-2 tahun lamanya, tergantung derajat pelanggaran yang diberikan (vide Pasal 6 Perka LKPP No. 17/2018),” Jelas Yulian Norwis

Bahkan parahnya lagi citra Penyedia akan menjadi buruk di mata PA/KPA sehingga dapat menjadi acuan bagi PA/KPA untuk tidak memenangkan penyedia bersangkutan pada proses pengadaan barang dan jasa pemenntah pada pada KL/D/I lainnya yang dikut ketika perianjan telah ditandatangani, tidak jarang Penyedia menemui hambatan dalam melakukan pekerjaan yang mana belum tentu hal tersebut menjadi kesalahan penyedia jasa sepenuhnya.

“Misal adanya masalah lingkungan, gangguan pihak ketiga, mobilisasi peralatan, supplier bermasalah dan lain sebagainya ketika hal tersebut teriadi, tidak jarang pejabat pembuat komitmen (PPK) menolak berkompromi dan malah memutus Penanjian yang berujung pada PA/KPA memasukan penyedia ke dalam sanksi Daftar Hitam (padahal dalam Pasal 8 17 Perka LKPP No. 17/2018,” terangnya.

“Terdapat suatu mekanisme yang harus ditempuh untuk menetapkan sanksi Daftar Hitam) Terkait hal tersebut, maka tidak jarang pula penyedia Jasa melakukan upaya hukum baik ke pengadilan negeri maupun melalui arbitrase sesuai dengan forum penyelesian sengketa dalam perjanjian dijelaskan tersebut dapat di mengerti dan terapkan dinstansi tempat peserta bertugas demikian beberapa hal yang perlu saya sampaikan,”.

Selanjutnya mengharapkan kepada semua peserta di semua Instansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti agar dapat serius menyelesaikan mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis ini yang disampaikan lansung oleh narasumber kepala seksi direktorat monitoring dan evaluasi pengadaan (LKPPRI) “Widiya Prima Sari Fuita Negara. Kepada narasumber serta panitia penyelenggara saya mengucapkan terima kasih, harapan kita semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan tertib serta membawa manfaat sesuai yang diharapkan.