idul-fitri-1442-h
Marhaban Ya Ramadhan
Melayani-Tanpa-Pungli-dan-Gratifikasi
Pelatihan E-Pengadaan Langsung Aplikasi Bela Pengadaan Serta Rekonsiliasi Pejabat Pengadaan Di Lingkungan Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti
Forum Group Discution (FGD) Terkait kontrak Pengadaan Barang Jasa dan Surat Edaran (SE) Menteri PUPR No. 22 Tahun 2020 Terkait Persyaratan dan Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa
Bimbingan Teknis Perencanaan Pengadaan Dalam Rangka Antisipasi Resiko Hukum Dan Audit
Bimbingan Teknis Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Desa Dan Steakholder Lainnya
Sosialisasi-Permen-PUPR-No.-07-Tahun-2019
Raih 17 Standar LPSE
Penutupan Diklat dan Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah April Tahun 2019
Diklat dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tahun 2019
Konsolidasi-Pengadaan-Barang-Jasa-BPBJ
Black List
Daftar Hitam - Black List
Sosialisi Aplikasi SPSE v.4.3
Bagian Layanan Pengadaan Meranti -BLP Meranti - Penghargaan National Procurement Award 2018
Sosialisasi Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
Kaji-Banding-Ke-Kab-Badung-2
Bimbingan Teknis Bagi Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan (PPHP) Provisional Hand Over (PHO) FHO
Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Aparatur Penyelenggara Pengadaan Barang Jasa
Pelatihan Peningkatan Kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) Bagi Pejabat Pengadaan Pengelolaan Barang Jasa
Pelatihan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Manajemen Kelompok Kerja Pengadaan 2a
Bimbingan Teknis Memahami Spesifikasi, Harga Perkiraan Sendiri dan Kerugian Negara
previous arrow
next arrow

Bimbingan Teknis Perencanaan Pengadaan Dalam Rangka Antisipasi Resiko Hukum Dan Audit

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (BIMTEK) Perencanaan Pengadaan Barang Dalam Rangka Antisipasi Resiko Hukum Dan Audit. Kegiatan dalam rangka memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada pejabat pengadaan barang dan jasa pemerintah mulai dari PA, KPA, PPTK itu, dibuka langsung oleh Penjabat Sekda Kepulauan Meranti Bambang Suprianto SE MM, bertempat di Ballroom Hotel Grand Meranti, Selasa (25/2/2020).

Hadir dalam kegiatan itu, Penjabat Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti Bambang Suprianto SE MM, Kabag ULP Setdakab Meranti Janefi Meza, Narasumber Auditor Kabupaten Karang Anyar ahli dalam bidang pengadaan barang dan jasa Mulyati, Kepala OPD Dilingkungan Pemkab Meranti, serta para Pejabat Pengadaan PA, KPA, PPTK.

Seperti disampaikan Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab Meranti yang juga panitia pelaksana, kegiatan ini digelar dalam rangka memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada para peserta Pejabat Barang dan Jasa agar mampu menghadapi audit pengadaan barang dan jasa sekaligus meningkatkan kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah agar lebih efektif dan efisien.

“Kita berharap melalui kegiatan ini dapat menekan dan menghindari resiko hukum terhadap pejabat pengadaan barang dan jasa dilingkungan Pemkab Meranti. Sehingga pengadaan barang dan jasa berjalan dengan lancar dan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” ujar Janefi Meza.

Menyikapi kegiatan itu, Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti Bambang Suprianto SE MM, mengaku sangat menyambut baik karena sangat penting dan strategis dalam memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada para pejabat pengadaan barang dan jasa. 

“Seperti diketahui, pekerjaan pengadaan barang dan jasa pemerintah sangat rentan terhadap resiko hukum, oleh karena itu Pemkab Meranti sangat mendukung pelaksanaan kegiatan ini, diharapkan melalui kegiatan diperoleh pengetahuan agar semua peserta dapat menjalankan tugasnya sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku serta terbebas dari resiko hukum,” harap Sekda.

Untuk itu Sekda berharap kepada semua peserta dapat mengikuti kegiatan dan menyimak materi bimtek yang diberikan Nara Sumber dengan sebaik-baiknya, karena kegiatan ini mempunyai nilai strategis dalam penyedia barang dan jasa yang berdampak pada pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

“Semoga kedepan proses Pengadaan barang dan jasa berjalan semakin baik, efektif, efisien, terbuka, transparan dan akuntabel yang mampu mendukung program pemerintah dalam memberikan pelayanan yang lebih maksimal kepada masyarakat,” ungkapnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *