idul-fitri-1442-h
Marhaban Ya Ramadhan
Melayani-Tanpa-Pungli-dan-Gratifikasi
Pelatihan E-Pengadaan Langsung Aplikasi Bela Pengadaan Serta Rekonsiliasi Pejabat Pengadaan Di Lingkungan Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti
Forum Group Discution (FGD) Terkait kontrak Pengadaan Barang Jasa dan Surat Edaran (SE) Menteri PUPR No. 22 Tahun 2020 Terkait Persyaratan dan Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa
Bimbingan Teknis Perencanaan Pengadaan Dalam Rangka Antisipasi Resiko Hukum Dan Audit
Bimbingan Teknis Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Desa Dan Steakholder Lainnya
Sosialisasi-Permen-PUPR-No.-07-Tahun-2019
Raih 17 Standar LPSE
Penutupan Diklat dan Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah April Tahun 2019
Diklat dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tahun 2019
Konsolidasi-Pengadaan-Barang-Jasa-BPBJ
Black List
Daftar Hitam - Black List
Sosialisi Aplikasi SPSE v.4.3
Bagian Layanan Pengadaan Meranti -BLP Meranti - Penghargaan National Procurement Award 2018
Sosialisasi Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
Kaji-Banding-Ke-Kab-Badung-2
Bimbingan Teknis Bagi Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan (PPHP) Provisional Hand Over (PHO) FHO
Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Aparatur Penyelenggara Pengadaan Barang Jasa
Pelatihan Peningkatan Kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) Bagi Pejabat Pengadaan Pengelolaan Barang Jasa
Pelatihan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Manajemen Kelompok Kerja Pengadaan 2a
Bimbingan Teknis Memahami Spesifikasi, Harga Perkiraan Sendiri dan Kerugian Negara
previous arrow
next arrow

Sosialisasi Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik Versi 4

Bertempat di Ballroom Hotel Grand Meranti, Jum’at (10/11/17), Bagian Layanan Pengadaan Selenggarakan Kegiatan Sosialisasi Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik Versi 4 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepuluan Meranti.

Latar belakang digelarnya sosialisasi dalam rangka memenuhi kewajiban peggunaan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah dan Peraturan Kepala Nomor 9 Tahun 2015 tentang peningkatan layanan pengadaan secara elektronik perlu dilakukan peningkatan keamanan informasi, pelayanan, dan kapasitas LPSE serta sosialisasi tentang lelang cepat kepada penyedia.

Pelaksanaan pengadaan secara elektronik (e-procurement) saat ini menggunakan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Versi 3.6. Namun seiring dengan berkembangnya tantangan dalam hal pengadaan Barang dan Jasa melalui sistem elektronik maka Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melakukan penyempurnaan dengan meluncurkan SPSE Versi 4. Banyak pengembangan yang dilakukan pada versi 4 ini. Dari sisi teknis,kinerja aplikasi meningkat, resumable upload dan download dokumen penawaran, enkripsi dan dekripsi dokumen penawaran terintegrasi.

Seperti diketahui, SPSE Versi 4 digunakan mulai tanggal 4 Juli 2017, dengan 2 paket pekerjaan dari Bidang Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman. Setelah sebelumnya, sosialisasi dan pelatihan kepada Pokja ULP dan Penyedia. SPSE Versi 4 wajib digunakan sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 356/4429/SJ Tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017.

Untuk itu, Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Setda Kabupaten Kepulauan Meranti bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP-RI) terus mendorong agar visi dan misi pengadaan yang creadible, transparan dan adil bagi semua pihak berjalan seperti yang diharapkan.

“Seperti yang telah kita ketahui, SPSE telah mengalami beberapa perubahan sejak diterapkannya. Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) yang dibangun Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan aplikasi SPSE Versi 4, memiliki tujuan untuk mengoptimalkan serta mengefisiensikan proses pengadaan barang/jasa di pemerintahan,” kata Gama Maulana Putra dari LKPP-RI,di Selatpanjang. Jum’at (10/11/17).

Dirinya menambahkan, dengan adanya aplikasi tersebut diharapkan seluruh proses pengadaan barang/jasa melalui e-procurement, dapat berjalan dengan baik.

“Semoga para pejabat pengadaan yang hadir dapat menerapkan ketentuan-ketentuan yang telah disampaikan dalam sosialisasi ini,” harapnya.***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *