idul-fitri-1442-h
Marhaban Ya Ramadhan
Melayani-Tanpa-Pungli-dan-Gratifikasi
Pelatihan E-Pengadaan Langsung Aplikasi Bela Pengadaan Serta Rekonsiliasi Pejabat Pengadaan Di Lingkungan Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti
Forum Group Discution (FGD) Terkait kontrak Pengadaan Barang Jasa dan Surat Edaran (SE) Menteri PUPR No. 22 Tahun 2020 Terkait Persyaratan dan Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa
Bimbingan Teknis Perencanaan Pengadaan Dalam Rangka Antisipasi Resiko Hukum Dan Audit
Bimbingan Teknis Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Desa Dan Steakholder Lainnya
Sosialisasi-Permen-PUPR-No.-07-Tahun-2019
Raih 17 Standar LPSE
Penutupan Diklat dan Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah April Tahun 2019
Diklat dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tahun 2019
Konsolidasi-Pengadaan-Barang-Jasa-BPBJ
Black List
Daftar Hitam - Black List
Sosialisi Aplikasi SPSE v.4.3
Bagian Layanan Pengadaan Meranti -BLP Meranti - Penghargaan National Procurement Award 2018
Sosialisasi Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
Kaji-Banding-Ke-Kab-Badung-2
Bimbingan Teknis Bagi Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan (PPHP) Provisional Hand Over (PHO) FHO
Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Aparatur Penyelenggara Pengadaan Barang Jasa
Pelatihan Peningkatan Kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) Bagi Pejabat Pengadaan Pengelolaan Barang Jasa
Pelatihan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Manajemen Kelompok Kerja Pengadaan 2a
Bimbingan Teknis Memahami Spesifikasi, Harga Perkiraan Sendiri dan Kerugian Negara
previous arrow
next arrow

Sosialisasi Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadan Barang/Jasa Pemerintah

Wakil Bupati Kepulauan Meranti H. Said Hasyim membuka secara resmi kegiatan Sosialisasi Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepualauan Meranti bertempat di Lantai III Ballroom Hotel Grand Meranti Selatpanjang, Senin (26/11/2018).

Acara Sosialisasi yang berlangsung di Baalroom Grand Meranti Hotel tampak hadir Wakil Bupati, didampingi Kepala Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Meranti Janefi Meza A.MP, Khalid Mustafa, ST selaku Narasumber dari Instansi Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I), PPTK Raden Satya Wira Hamidjaya, S.Pt dan perserta PA/KPA, PPTK dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

Kegiatan dilaksanakan dilingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti oleh Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Meranti yang memiliki tujuan untuk mewujudkan dan meningkatkan Sumber Daya Aparatur dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/ jasa pemerintahan.

Seperti yang disampaikan oleh Ketua Panitia, Janefi Meza A.MP, dalam sambutannya pada pembukaan acara didepan seluruh peserta sosialisasi yang di ikuti PA, KPA, PPTK dan Pejabat di Ball Room Grand Meranti Hotel,Senin 26/11/2018.

“Kegiatan ini dilaksanakan selain untuk memberikan penjelasan dikeluarkan Peraturan Presiden no.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah, juga upaya untuk mendorong penggunaan Katalog Nasional, Katalog Sektoral, serta Katalog Lokal sebagaimana yang diamanatkan pada Perpres terbaru No. 16 Tahun 2018,” kata Janefi Meza.

Menurutnya,” Dengan dikeluarkan Peraturan Presiden no.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah, saya memandang kegiatan ini sangat penting, karena dari pelaksanaan kegiatan ini kita akan memperoleh pengetahuan dan pemahaman memiliki peran penting yang berbeda, untuk kelancaran proses Pengadaan Barang/jasa antara pemerintah dengan badan usaha penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum,”

Khalid Mustafa, ST selaku narasumber dari Instansi Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I) dalam penyampaiyan nya menerangkan peran penting LKPP dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan perekonomian nasional.

“Adanya perubahan kebijakan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang perlu diketahui bersama oleh para peserta sosialisasi, yang diantaranya tujuan pengadaan, pekerjaan terintegrasi, perencanaan pengadaan, agen pengadaan,”

“Pengadaan barang atau jasa pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah, mendapatkan informasi atau pengetahuan tentang aturan dalam pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa agar terhindar dari permasalahan hukum dikemudian hari,”tuturnya Khalid Mustafa.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *