idul-fitri-1442-h
Marhaban Ya Ramadhan
Melayani-Tanpa-Pungli-dan-Gratifikasi
Pelatihan E-Pengadaan Langsung Aplikasi Bela Pengadaan Serta Rekonsiliasi Pejabat Pengadaan Di Lingkungan Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti
Forum Group Discution (FGD) Terkait kontrak Pengadaan Barang Jasa dan Surat Edaran (SE) Menteri PUPR No. 22 Tahun 2020 Terkait Persyaratan dan Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa
Bimbingan Teknis Perencanaan Pengadaan Dalam Rangka Antisipasi Resiko Hukum Dan Audit
Bimbingan Teknis Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Desa Dan Steakholder Lainnya
Sosialisasi-Permen-PUPR-No.-07-Tahun-2019
Raih 17 Standar LPSE
Penutupan Diklat dan Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah April Tahun 2019
Diklat dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tahun 2019
Konsolidasi-Pengadaan-Barang-Jasa-BPBJ
Black List
Daftar Hitam - Black List
Sosialisi Aplikasi SPSE v.4.3
Bagian Layanan Pengadaan Meranti -BLP Meranti - Penghargaan National Procurement Award 2018
Sosialisasi Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
Kaji-Banding-Ke-Kab-Badung-2
Bimbingan Teknis Bagi Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan (PPHP) Provisional Hand Over (PHO) FHO
Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Aparatur Penyelenggara Pengadaan Barang Jasa
Pelatihan Peningkatan Kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) Bagi Pejabat Pengadaan Pengelolaan Barang Jasa
Pelatihan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Manajemen Kelompok Kerja Pengadaan 2a
Bimbingan Teknis Memahami Spesifikasi, Harga Perkiraan Sendiri dan Kerugian Negara
previous arrow
next arrow

Kode Etik

  1. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mwncapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
  2. Bekerja secara professional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;
  3. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
  4. Menerima dan bertangung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
  5. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak secara langsung dalam proses pengadaan barang/jasa;
  6. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa;
  7. Menghindari mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
  8. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk member atau menerima hadiah, imbalan, rabat, dan berupa apa saja atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa;
  9. Cermat;
  10. Patuh kepada pemerintah yang sah yang wajar;
  11. Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai perundang-undangan;
  12. Terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;
  13. Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/ atau kewenangan yang dimiliki;
  14. Tidak menyimpang dari prosedur;
  15. Proaktif; dan
  16. Tanggap / responsif;