PEKANBARU — Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mendorong percepatan pemerataan akses listrik bagi masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan yang masih terbatas layanan kelistrikannya.
Upaya tersebut dilakukan melalui sinkronisasi usulan lokasi Program Listrik Perdesaan (Lisdes) bersama PT PLN (Persero) dan pemerintah pusat di Kantor PLN UID Riau dan Kepri, Pekanbaru, Rabu (16/9/2026).
Bupati Kepulauan Meranti diwakili Asisten I Setda Kepulauan Meranti, Tengku Arifin, S.Sos., didampingi Kabag Ekonomi. Pertemuan tersebut turut dihadiri jajaran PLN UID Riau dan Kepri serta perwakilan Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM.
Tengku Arifin mengatakan Pemkab Meranti siap mendukung proses pemutakhiran data lokasi yang membutuhkan akses listrik. Dukungan juga mencakup fasilitasi lahan, perizinan serta koordinasi dengan perangkat daerah dan pemerintah desa.
Menurutnya, validasi data penting agar usulan listrik desa benar-benar sesuai kondisi di lapangan dan tidak terjadi tumpang tindih pembangunan.
«“Pemkab Kepulauan Meranti siap bersinergi dengan PLN dan pemerintah pusat untuk memastikan usulan lokasi Listrik Perdesaan benar-benar berdasarkan kebutuhan masyarakat di lapangan,” kata Tengku Arifin.»
Sementara itu, General Manager PLN UID Riau dan Kepri Didik Wicaksono menyampaikan, pada 2026 PLN mendapat penugasan pembangunan Listrik Perdesaan di 102 lokasi di Provinsi Riau.
Namun, belum seluruh lokasi dapat dikerjakan karena masih terdapat sejumlah kendala, termasuk persoalan perizinan di kawasan hutan, data lokasi yang sudah teraliri listrik, hingga adanya data ganda.
“Untuk tahun ini, khusus Provinsi Riau, kami mendapat penugasan 102 lokasi listrik perdesaan. Dari 102 lokasi ini memang belum semuanya clear, ada beberapa yang perlu dukungan dan kerja sama,” ujar Didik.
Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Eri Nurcahyanto menjelaskan, penyediaan listrik dapat dilakukan melalui beberapa skema sesuai kondisi wilayah.
Untuk daerah yang dekat dengan jaringan PLN, listrik dapat diperluas melalui pembangunan jaringan distribusi. Sementara wilayah yang jauh dari jaringan dapat menggunakan PLTS komunal atau PLTS individual.
Eri juga meminta pemerintah daerah menyampaikan data sekolah yang berada di wilayah belum berlistrik. Data tersebut diperlukan untuk mendukung program digitalisasi sekolah.
Bagi Meranti, sinkronisasi ini menjadi langkah penting untuk memastikan kebutuhan listrik masyarakat di wilayah perdesaan dan kepulauan masuk dalam perencanaan pembangunan.
Pemkab Meranti berharap koordinasi dengan PLN dan pemerintah pusat dapat menghasilkan data yang akurat sekaligus mempercepat penanganan wilayah yang masih membutuhkan akses listrik.
