MERANTI – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menanggapi usulan kenaikan tarif angkutan laut dari perusahaan pelayaran PT Lestari Indoma Bahari (Dumai Line), dan PT Pelayaran Batam Bahari Sejahtera (Batam Jet). Kedua penyedia angkutan laut tersebut mengusulkan kenaikan tarif sebesar 15 persen untuk sejumlah rute pelayaran.
Persoalan itu dibahas dalam rapat penyesuaian tarif angkutan laut di Ruang Rapat Melati, Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Senin (9/11/2026). Penyedia menilai, usulan ini didasarkan pada peningkatan biaya operasional, seperti BBM industri, suku cadang kapal, upah kru, biaya kepelabuhanan, serta kebutuhan investasi pengadaan kapal baru.
Dalam rapat itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti, Muhammad Fahri, memaparkan kajian dan telaahan terkait usulan penyesuaian tarif, mulai dari dasar hukum, pembagian kewenangan penetapan tarif berdasarkan trayek, hingga komponen biaya operasional angkutan penumpang laut.
Fahri menjelaskan, penetapan tarif mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 57 Tahun 2006, Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.1777/XII/2022, serta Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 326/HK/KPTS/X/2022. Kewenangan penetapan tarif disesuaikan dengan jaringan trayek pelayaran, baik lintas provinsi, antarkabupaten/kota dalam provinsi, maupun dalam wilayah kabupaten.
Menanggapi hal ini, Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, mengatakan pemerintah daerah memahami kebutuhan perusahaan pelayaran untuk menyesuaikan tarif di tengah meningkatnya sejumlah komponen biaya operasional. Namun, kebijakan tersebut harus tetap memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat.
“Kita harus melihat persoalan ini secara berimbang. Perusahaan pelayaran perlu menjaga keberlangsungan usahanya agar pelayanan transportasi tetap berjalan, tetapi masyarakat juga harus dilindungi dari beban tarif yang terlalu tinggi. Jangan sampai kepentingan satu pihak mengabaikan kepentingan pihak lainnya,” ujarnya.
Atas pertimbangan tersebut, Pemkab Kepulauan Meranti memberikan ruang penyesuaian maksimal 10 persen untuk rute di luar kewenangan pemerintah kabupaten, dengan tetap mengikuti ketentuan dan mekanisme penetapan tarif yang berlaku. Sementara untuk rute dalam wilayah kabupaten, termasuk Selatpanjang–Tanjung Samak, pemerintah daerah meminta agar tarif tidak mengalami kenaikan.
Muzamil menambahkan, kondisi daya beli masyarakat Meranti yang masih terbatas menjadi salah satu pertimbangan penting. Terlebih, transportasi laut merupakan kebutuhan utama masyarakat dalam menunjang mobilitas antarpulau.
Rapat tersebut juga diwarnai sejumlah masukan dari anggota DPRD Kepulauan Meranti. Ketua Komisi II, Syaifi, menyampaikan keberatan terhadap rencana kenaikan tarif dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat.
Senada dengan itu, Sekretaris, Jani Pasaribu, dan anggota Komisi II, Al Amin, meminta pihak perusahaan memaparkan secara rinci persoalan yang mendasari kenaikan tarif tersebut. Komisi II DPRD Kepulauan Meranti, lanjut Al Amin, akan mengagendakan pembahasan lebih lanjut melalui mekanisme di tingkat DPRD.
Sebagai tindak lanjut, Pemkab Kepulauan Meranti merekomendasikan agar pembahasan penyesuaian tarif dilanjutkan melalui mekanisme legislatif sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Turut hadir dalam rapat, Pimpinan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Sekretaris Daerah, Sudandri, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Tengku Arifin, dan sejumlah pejabat terkait. (Diskominfotik)
